Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal (Pilihan Ganda) Administrasi Pertanahan dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Administrasi Pertanahan

1. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini merupakan pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto

Jawaban:
B. M. Manullang


2. Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. Mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi
B. Bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. Bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting

Jawaban:
C. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama


3. Dalam menangani masalah pertanahan, koordinasi terutama diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. Gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
C. Perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar
D. Prosedur kepemilikan tanah yang tidak jelas

Jawaban:
B. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi


4. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7

Jawaban:
C. Keppres No. 55 Tahun 1955


5. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat dari….
A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian

Jawaban:
D. Sondang P. Siagian


6. Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf

Jawaban:
B. Supervisor


7. Pengertian administrasi Negara menurut Nigro and Nigro adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali ….
A. Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya
B. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum (negara) karenanya merupakan bagian dari proses politik
C. Secara nyata berbeda administrasi swasta dan erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara

Jawaban:
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara


8. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005

Jawaban:
A. Inpres No. 9 Tahun 1973


9. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan contoh sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini mobil yang bisa memberikan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan

Jawaban:
B. Ini perlengkapan keamanan


10. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah....
A. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. Sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata
C. Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. Sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah

Jawaban:
A. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN


11. Suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)” (1997:1)...
A. Pertanahan
B. Publik
C. Niaga
D. Kuangan

Jawaban:
A. Pertanahan


12. Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian administrasi pertanahan menurut....
A. Nyoman Nurjana
B. Rusmadi Murad
C. Wijana
D. Murwadi

Jawaban:
B. Rusmadi Murad