Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

15 Soal (Uraian) Administrasi Pertanahan dan Jawaban

Contoh Soal (Esai) Tentang Administrasi Pertanahan

1. Apa yang dimaksud dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup ?

Jawaban:

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan bahwa setiap penguasaan dan penggunaan atas tanah telah memperhatikan dan melakukan usaha-usaha untuk menunjang terwujudnya kelestarian hidup.


2. Tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah !

Jawaban:

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah:
1. Pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup.
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya.
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan.
5. Meningkatnya pembangunan.


3. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu?

Jawaban:

Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan:
1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat


4. Apa yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan ?

Jawaban:

Tertib hukum pertanahan:
Dengan tertib hukum pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah penguasaan, pemilikan dan penggunaannya baik oleh pribadi maupun Badan Hukum mempunyai hubungan hukum yang sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku. Adanya hubungan hukum yang sah tersebut ditunjukan antara lain oleh surat tanda hak atas tanah serta bukti kepemilikan yang sah yakni sertifikat.


5. Apa itu tertib administrasi pertanahan ?

Jawaban:

Tertib administrasi pertanahan:
Dengan adanya tertib administrasi pertanahan dimaksud bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.


6. Jelaskan yang dimaksud dengan tertib penggunaan pertanahan !

Jawaban:

Tertib penggunaan pertanahan
Dengan tertib penggunaan pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah telah diusahakan atau dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat banyak.


7. Tuliskan fungsi pengurusan hak tanah !

Jawaban:

 Fungsi pengurusan hak tanah:
Hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.


8. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah darah kabupaten/kota adalah:
a. Membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten/kota
b. Mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari:
1) peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
2) rencana tata ruang wilayah.
3) rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.
c. Menganalisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
d. Menyiapkan draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
e. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
g. Menyusun draf final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
h. Menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan


9. Apa itu pertanahan?

Jawaban:

Suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).


10. Jelaskan izin membuka tanah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Menerima dan memeriksa permohonan.
b. Memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
c. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.
d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.


11. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten/kota.


12. Jelaskan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
Merencanakan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.


13. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !

Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.


14. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform provinsi, menyelesaikan permasalahan penetapan subjek dan objek tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.
b. Pembinaan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.


15. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !

Jawaban:

Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:
a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat.
e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.