Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

16 Soal (Uraian) Sistem Keuangan Pusat dan Daerah + Jawaban

Contoh Soal (Esai) Tentang Sistem Keuangan Pusat dan Daerah 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi pemerintah pusat SAPP serta jelaskan ciri ciri pokok dari SAPP tersebut?

Jawaban:
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik secara manual maupun otomatis, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.


2. iapa yang menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah?

Jawaban:
Sistem Pemerintah Akuntansi Daerah menjadi tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang bertugas untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan


3. Sebutkan produk dari akuntansi keuangan daerah dan ada berapa?

Jawaban:
Output dari Akuntansi Keuangan Daerah
1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Neraca Perusahaan.
3. Laporan Arus Kas.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Dana.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.


4. Jelaskan jenis laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pemerintah pusat?

Jawaban:
Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK.


5. Jelaskan apa tujuan laporan keuangan daerah?

Jawaban:
Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.


6. Apakah dasar yang digunakan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan?

Jawaban:
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.


7. Mengapa pemerintah daerah di Indonesia ada yang sering mengalami keterlambatan penetapan APBD?

Jawaban:
Keterlambatan penetapan APBD ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh dari 3 karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD serta faktor komitmen yang belum memadai.


8. Siapa yang melaksanakan sistem akuntansi pusat?

Jawaban:
SiAP dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPBN) terdiri dari: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN; Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.


9. Mengapa Standar Akuntansi pemerintah lebih relevan jika menggunakan basis akrual?

Jawaban:
Beberapa kelebihan akuntansi berbasis akrual:1.Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal danterpercaya.2.Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal danterpecaya walaupun kas belum diterima


10. Bagaimana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat di Indonesia?

Jawaban:
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terbagi menjadi 2 subsistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Kementerian/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara sekaligus sebagai Pengelola Kas Negara.


11. Apa yang terjadi jika pemerintah pusat maupun daerah tidak menyusun jenis pengeluaran yang harus dibiayai oleh APBN APBD *?

Jawaban:
Apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menyusun APBN/APBD maka akan terjadi kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menurun karena tidak ada susunan penerimaan yang baik di beberapa sektor ekonomi.


12. Siapakah yang wajib menyelenggarakan Sapp?

Jawaban:
SAPP wajib diselengarakan oleh: Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN.


13. Apa yang melatarbelakangi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran keuangan?

Jawaban:
Latar belakang pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dibutuhkannya suatu alat ukur dalam penilaian kerja pemerintah daerah dalam aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Maksudnya dengan adanya APBD, kinerja pemerintah daerah dalam aspek keuangan bisa lebih terukur.


14. Apa tujuan dari Sapp?

Jawaban:
Untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.


15. Bagaimana pengaruh APBD terhadap per ekonomian suatu daerah?

Jawaban:
Hal ini dilakukan dengan harapan APBD dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain : Membantu mengurangi kemiskinan. Memperluas kesempatan kerja. Membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru.


16. Mengapa pemerintah baik pusat maupun daerah perlu membuat laporan keuangan atas sumber daya yang telah dikelola dan kegiatan apa yang telah dilakukan?

Jawaban:
Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.