Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

18 Soal (Pilihan Ganda) Hukum Acara Pidana dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Hukum Acara Pidana

1. “Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
A. UU No. 4 tahun 1989
B. HIR Pasal 178 ayat (1)
C. HIR Pasal 178 ayat (2)
D. HIR Pasal 178 ayat (3)

Jawaban:
B. HIR Pasal 178 ayat (1)


2. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
A. Keputusan juri
B. Pendapat yang memberatkan terdakwa
C. Voting
D. Permufakatan bulat

Jawaban:
D. Permufakatan bulat


3. Berikut yang benar mengenai syarat sah putusan pengadilan adalah ....
A. Hadirnya terdakwa
B. Diucapkan dalam sidang tertutup
C. Terdakwa wajib didampingi pengacara
D. Terdakwa diberi tahu hak-hak nya seusai sidang

Jawaban:
A. Hadirnya terdakwa


4. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap …..
A. Bebas tidak murni
B. Terbukti tetapi tindakkannya bukan merupakan tindak pidana
C. Tidak terbukti
D. Terbukti bersalah menyakinkan hakim

Jawaban:
C. Tidak terbukti


5. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, merupakan pengertian banding menurut ....
A. H. Rusli Muhammad
B. Lilik Mulyadi
C. Van Hattum
D. Van Bemmelen

Jawaban:
D. Van Bemmelen


6. Tujuan adanya upaya hukum kasasi adalah ......
A. Meminimalisir putusan yang disparitas
B. Sebagai eksaminasi putusan hakim
C. Sebagai check and balance putusan pengadilan
D. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum

Jawaban:
D. Menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum


7. Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
A. Upaya hukum dari kekuasaan Presiden
B. Upaya hukum dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
C. Upaya hukum biasa
D. Upaya hukum luar biasa

Jawaban:
D. Upaya hukum luar biasa


8. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
A. 1 tahun 1969
B. 2 tahun 1969
C. 3 tahun 1969
D. 4 tahun 1969

Jawaban:
A. 1 tahun 1969

 
9. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ........
A. Pasal 36 Ayat (1)
B. Pasal 36 Ayat (2)
C. Pasal 36 Ayat (3)
D. Pasal 36 Ayat (4)

Jawaban:
A. Pasal 36 Ayat (1)


10. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
A. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
B. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
C. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
D. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Jawaban:
D. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat


11. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
A. Check and balance
B. Observasi
C. Visitasi
D. Pengamatan

Jawaban:
D. Pengamatan


12. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan bantuan hukum sangat dirasakan, hanya saja pada masa ini lembaga peradilan tidak bisa mandiri lagi mengakibatkan adalah keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .....
A. Dipengaruhi oleh badan yudikatif
B. Dipengaruhi oleh badan legislatif
C. Dipengaruhi oleh Partai Politik
D. Dipengaruhi oleh badan eksekutif

Jawaban:
D. Dipengaruhi oleh badan eksekutif


13. Yang menyebabkan bantuan hukum pada masa orde lama lebih buruk dari pada zaman penjajahan adalah.....
A. Hukum belum menjadi prioritas utama
B. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan
C. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
D. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan asing

Jawaban:
B. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif dalam peradilan


14. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
A. Sistem stelsel pensylvania
B. Sistem progresif
C. Sistem auburn
D. Sistem osborne

Jawaban:
D. Sistem osborne


15. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
A. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
B. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
C. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
D. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995

Jawaban:
B. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995


16. Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali:
A. Penyidik atau penyidik pembantu.
B. Pejabat Negara.
C. Penuntut umum.
D. Hakim.

Jawaban:
B. Pejabat Negara.


17. Berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa?:
A. 7 (tujuh hari) hari.
B. Tidak ada tenggang waktu.
C. 14 (empat belas) hari.
D. 30 (tiga puluh) hari.

Jawaban:
C. 14 (empat belas) hari.


18. Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah:
A. Pengadilan Negeri.
B. Mahkamah Agung.
C. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
D. Mahkamah Militer Tinggi.

Jawaban:
C. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.