Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

9 Soal (Uraian) Hukum Acara Perdata dan Jawaban

Contoh Soal (Esai) Tentang Hukum Acara Perdata

1. Apa saja putusan dalam hukum acara perdata?

Jawaban:
Putusan Hakim Dalam Acara Perdata:
1. Putusan decloratoir. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
2. Putusan consistutif. Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru
3. Putusan condemnatoir. Putusan yang berisi penghukuman.


2. Siapa pihak dalam acara perdata?

Jawaban:
Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat.


3. Apakah yang dimaksud dengan asas sidang terbuka untuk umum dalam hukum acara perdata?

Jawaban:
Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.


4. Apa yang dimaksud dengan putusan hakim dalam hukum acara perdata?

Jawaban:
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu , diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak


5. Apa saja sumber hukum acara perdata?

Jawaban:
Sumber Hukum Acara Perdata
1. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
2. Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)
3. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)
4. Burgerlijk Wetboek (BW)
5. Weotboek van Koophandel (WvK)
6. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata
7. Adat Kebiasaan.


6. Apa yang dimaksud dengan hakim bersifat menunggu pada acara perdata?

Jawaban:
Hakim Bersifat Menunggu; Hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (judex ne procedat ex officio). 


7. Ketentuan apa yang harus dibuktikan dalam hukum acara perdata?

Jawaban:
Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.


8. Jelaskan apa yang dimaksud tidak ada keharusan mewakilkan?

Jawaban:
Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkan pada orang lain (kuasa) untuk beperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang beperkara. Adapun beperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya.


9. Apa yang tidak perlu dibuktikan dalam hukum acara perdata?

Jawaban:
Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam acara pembuktian di persidangan antara lain : segala sesuatu yang dianggap telah diketahui oleh umum, hal-hal yang dilihat sendiri oleh hakim di persidangan dalam proses persidangan, seperti pihak tergugat tidak hadir, hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang diakui