Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal (Uraian) Hukum Perdata dan Jawaban

Contoh Soal (Esai) Tentang Hukum Perdata

1. Hutang piutang apakah bisa dipenjara?

Jawaban:
Dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara.


2. Apakah penipuan bisa digugat perdata?

Jawaban:
Sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata. Penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan.


3. Langkah Langkah sidang perdata?

Jawaban:
Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya, bahwa pemeriksaan atau persidangan suatu perkara adalah ditempuh dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan upaya perdamaian
2. Tahapan menempuh proses mediasi
3. Pembacaan surat gugatan
4. Jawaban dari pihak tergugat/ termohon
5. Tanggapan atau replik dari penggugat/ pemohon
6. Jawaban kedua atau duplik dari tergugat/ termohon
7. Re-replik ( bila diperlukan)
8. Re-duplik ( bila diperlukan)
9. Upaya pembuktian dari pihak penggugat / pemohon
10. Upaya pembuktian dari pehak tergugat / termohon
11. Pemeriksaan setempat (bila diperlukan)
12. Kesimpulan masing-masing pihak
13. Musyawarah majelis hakim
14. Pembacaan / Pengucapan putusan


4. Apa saja asas asas hukum perdata?

Jawaban:
Ada lima asas-asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian. Asas-asas hukum perikatan yang dimaksud adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian.


5. Berapa lama kasus perdata kadaluarsa?

Jawaban:
Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.


6. Apa nama lain hukum perdata?

Jawaban:
Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda 'Burgerlijk Recht'. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil.


7. Apa saja perkara perdata khusus?

Jawaban:
Perkara perdata khusus meliputi: 
1) Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit-PKPU);
2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
3) Arbitrase (Arbt);
4) Perkara-perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
5) Perkara-perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
6) Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI);
7) Perkara Partai Politik (Parpol);
8) Perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP)


8. Bagaimana jika Tergugat tidak hadir dalam sidang perdata?

Jawaban:
Dapat ditarik kesimpulan apabila Tergugat lebih dari satu orang, dan salah satu Tergugat tidak hadir, maka Hakim wajib mengundur sidang dan memerintahkan sekali lagi untuk memanggil Tergugat yang bersangkutan.


9. Siapa yang menjadi subjek hukum perdata?

Jawaban:
Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson).


10. Berapa kali panggilan sidang perdata?

Jawaban:
Banyak penangan perkara yang beranggapan bahwa panggilan sidang secara patut adalah 3 (tiga) kali.


11. Pasal 1365 KUH Perdata tentang apa?

Jawaban:
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.


12. Kapan lahirnya tindak perdata?

Jawaban:
Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa serta kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada 1804, telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama Code Civil de Francais, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut Code Napoleon.


13. Jenis perkara perdata ada berapa?

Jawaban:
Terdapat jenis - jenis gugatan dalam hukum acara perdata, yaitu gugatan voluntair, contentiosa, class action, legal standing, dan citizen law suit. Pada umumnya, masyarakat cukup mengenal jenis - jenis gugatan berupa voluntair (permohonan), contentiosa (gugatan sengketa), dan class action (gugatan kelompok).