15 Soal (Pilihan Ganda) Kebijakan Pemerintah dan Jawaban
Contoh Soal Pilgan Tentang Kebijakan Pemerintah

1. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999
Jawaban:
d. UU No.28 tahun 1999
d. UU No.28 tahun 1999
2. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020
Jawaban:
a. 2003
a. 2003
3. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020
Jawaban:
d. 2020
d. 2020
4. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah...
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga
Jawaban:
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
5. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
Jawaban:
d. Presiden
d. Presiden
6. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali...
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
Jawaban:
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
7. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001
Jawaban:
b. PP No.25 tahun 2000
b. PP No.25 tahun 2000
8. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002
Jawaban:
c. UU No.22 tahun 1999
c. UU No.22 tahun 1999
9. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Terbatas
d. Absolut
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Terbatas
d. Absolut
Jawaban:
c. Terbatas
c. Terbatas
10. Kapan Indonesia keluar dari IMF
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. Belum ada renaca keluar
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. Belum ada renaca keluar
Jawaban:
b. 2004
b. 2004
11. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
Jawaban:
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
12. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten
Jawaban:
d. Penegakan hukum secara konsisten
d. Penegakan hukum secara konsisten
13. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali....
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan
Jawaban:
a. Pembangunan lembaga keuangan
a. Pembangunan lembaga keuangan
14. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat
Jawaban:
b. Hukum dan kewenangan tertentu
b. Hukum dan kewenangan tertentu
15. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan
Jawaban:
c. Lingkungan kebijakan