17 Soal (Pilihan Ganda) Tata Negara dan Jawaban
Contoh Soal Pilgan Tentang Tata Negara

1. Dalam kehidupan bernegara,Pancasila berperan sebagai...
a. Dasar Negara
b. Dasar Kenegaraan
c. Dasar Beragama
d. Dasar Ketatanegaraan
a. Dasar Negara
b. Dasar Kenegaraan
c. Dasar Beragama
d. Dasar Ketatanegaraan
Jawaban:
a. Dasar Negara
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah...
a. Dekrit
b. Keppres
c. PP
d. Perpu
Jawaban:
d. Perpu
d. Perpu
3. Untuk menjadi panglima TNI menurut undang-undang TNI yang baru seseorang dapat diangkat menjadi panglima jika:
a. Telah menjabat kepala staf angkatan
b. Masa keja lebih dari 25 tahun
c. Berpangkat minimal Letjend
d. Disetujui DPR
a. Telah menjabat kepala staf angkatan
b. Masa keja lebih dari 25 tahun
c. Berpangkat minimal Letjend
d. Disetujui DPR
Jawaban:
a. Telah menjabat kepala staf angkatan
a. Telah menjabat kepala staf angkatan
4. Polri berada dibawah:
a. DPR
b. Depdagri
c. Dephan
d. Presiden
a. DPR
b. Depdagri
c. Dephan
d. Presiden
Jawaban:
d. Presiden
d. Presiden
5. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam:
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27
Jawaban:
c. Pasal 24
c. Pasal 24
6. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan ;
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Presidensiel
d. Perlementer
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Presidensiel
d. Perlementer
Jawaban:
b. Desentralisasi
b. Desentralisasi
7. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, adalah...
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. DepKumHam
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. DepKumHam
Jawaban:
c. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Agung
8. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah...
a. UUD 1945
b. Pancasila
c. Mahkamah Agung
d. TAP MPR
a. UUD 1945
b. Pancasila
c. Mahkamah Agung
d. TAP MPR
Jawaban:
a. UUD 1945
a. UUD 1945
9. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali...
a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris
b. Mengubah UUD 1945
c. Memberhentikan Presiden
d. Menetapkan GBHN
a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris
b. Mengubah UUD 1945
c. Memberhentikan Presiden
d. Menetapkan GBHN
Jawaban:
a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris
a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris
10. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah
a. Konvensi
b. Hukum dasar tertulis
c. Hukum adat
d. Hukum tidak tertulis
a. Konvensi
b. Hukum dasar tertulis
c. Hukum adat
d. Hukum tidak tertulis
Jawaban:
a. Konvensi
a. Konvensi
11. Menurut UUD 1945 pasal 10, Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah:
a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
b. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
c. Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
d. Memberikan gelas, tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan
a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
b. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
c. Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
d. Memberikan gelas, tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan
Jawaban:
a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
12. Propenas adalah singkatan dari...
a. Perancanaan Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pembangunan Nasional
d. Prosedur Pembangunan Nasional
a. Perancanaan Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pembangunan Nasional
d. Prosedur Pembangunan Nasional
Jawaban:
b. Proyek Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
13. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:
a. TNI
b. Ahli-ahli ekonomi
c. Masyarakat umum
d. Pegawai Negeri
a. TNI
b. Ahli-ahli ekonomi
c. Masyarakat umum
d. Pegawai Negeri
Jawaban:
a. TNI
a. TNI
14. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:
a. Wakil Gubernur
b. Sekretaris Daerah
c. Unit Pelaksana Teknis
d. Kepala Dinas
a. Wakil Gubernur
b. Sekretaris Daerah
c. Unit Pelaksana Teknis
d. Kepala Dinas
Jawaban:
b. Sekretaris Daerah
b. Sekretaris Daerah
15. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam
a. PP Nomor 105
b. PP Nomor 106
c. PP Nomor 107
d. PP Nomor 151
a. PP Nomor 105
b. PP Nomor 106
c. PP Nomor 107
d. PP Nomor 151
Jawaban:
b. PP Nomor 106
b. PP Nomor 106
16. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:
a. 25 Agustus 2000
b. 25 September 2000
c. 25 Oktober 2000
d. 25 November 2000
a. 25 Agustus 2000
b. 25 September 2000
c. 25 Oktober 2000
d. 25 November 2000
Jawaban:
b. 25 September 2000
b. 25 September 2000
17. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
Jawaban:
d. Empat
d. Empat