Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal (Pilihan Ganda) Hukum Telematika dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Hukum Telematika


1. Suatu teori kepemilikan domain name disamakan dengan kepemilikan kebendaan, menyatakan bahwa ekspektasi atas keuntungan yang didapat dari peningkatan sediaan kapital terletak pada hak individual atas benda. Pernyataan tersebut berasal dari tokoh yang bernama..
a. Adam Smith
b. John Locke
c. John Austine
d. Moeljatno

Jawaban: 
a. Adam Smith
  

2. Operation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT merupakan konvensi internasional tentang paten yang diratifikasi oleh Indonesia melalui..
a. Undang-Undang No. 15 tahun 2001
b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
d. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998

Jawaban: 
b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997
  

3. Suatu penyiaran lagu di internet tanpa perjanjian lisensi melanggar hak terkait Pencipta lagu, hal tersebut melanggar hak ekonomi pelaku yaitu Penyanyi dan Pemusik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal..
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

Jawaban: 
a. 2
  

4. Suatu jaringan virtual yang dapat mengakses alamat web satu dengan lainnya disebut...
a. Telepon
b. Internet
c. Hanphone
d. Domain name

Jawaban:
b. Internet
  

5. Model Law on Electronic Commerce yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tentang model law dengan Resolusi 51/162 pada tanggal 16 Desember 1996, merupakan landasan untuk mengatur otentikasi, perlengkapan, dan dampak pesan elektronik berbasis komputer dalam perdagangan yang dikenal dengan sebutan…
a. ILO model law
b. UNCITRAL model law
c. WHO model law
d. WIPO model law

Jawaban:
b. UNCITRAL model law
  

6. Kegiatan yang merupakan transfer dana dimana satu atau lebih bagian dalam transfer yang dahulu digunakan memakai warkat transfer secara fisik kemudian diganti dengan teknik elektronik,adalah definisi dari..
a. Warkat
b. Elektronik transfer
c. Digital transfer
d. Kliring

Jawaban: 
b. Elektronik transfer
  

7. Pasal 75 dalam Undang-Undang transfer dana mengatur tentang …..
a. Penerimaan transfer dana
b. Beban pembuktian keterlambatan transfer dana
c. Pembentukan lembaga transfer dana
d. Penuntutan kejahatan

Jawaban:
b. Beban pembuktian keterlambatan transfer dana
  

8. Hubungan Pasal 30 dengan Pasal 46 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informatika merupakan Pasal yang melindungi…
a. Akses jaringan dan komputer
b. Hak imunitas
c. Melindungi rekening bank
d. Melindungi konsumen

Jawaban: 
a. Akses jaringan dan komputer


9. Berikut ini yang merupakan syarat-syarat tanda tangan digital sebagai alat bukti jika..
a. Dokumen tersebut dicetak
b. Diakui oleh hanya salah satu pihak yang menandatanganinya
c. Wajib di waarmerking oleh notaris
d. Cukup dengan content virtual

Jawaban: 
a. Dokumen tersebut dicetak
  

10. Dalam Pasal 50 pada Undang-Undang Perbankan disebutkan, bahwa yang berhak menerima bunga keterlambatan atas transfer dana adalah…
a. Pengirim dana
b. Bank Pengirim
c. Bank Penerima
d. Penerima dana

Jawaban: 
d. Penerima dana
  

11. Bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Hal tersebut di sebut asas….
a. Subjektive territoriality
b. Internal territoriality
c. Objective territoriality
d. Eksternal territoriality

Jawaban: 
c. Objective territoriality
  

12. Pengguna atau nasabah bank yang menggunakan E dan I Banking selain dilindungi oleh Undang Undang ITE dan transfer dana, tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal…
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Jawaban: 
d. 4
  

13. Berikut ini yang bukan merupakan beberapa alternatif strategi dalam rangka penyusunan regulasi di bidang cybercrime di Indonesia adalah
a. Menyusun norma-norma hukum positif sebagai pengembangan dari hukum pidana yang ada yang menjangkau kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi
b. Membuat regulasi suatu model norma hukum internasional berupa adopsi prinsip-prinsip regulasi cybercrime bersifat global
c. Regulasi dibuat terlebih dahulu melakukan ratifikasi/akses terhadap EU Convention on Cybercrime, Budapest, 2001, dan membuat peraturan implementasinya (implementing legislation) ke dalam instrumen hukum nasional
d. Melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan terkait dengan cybercrime di Indonesia

Jawaban: 
d. Melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan terkait dengan cybercrime di Indonesia