Soal (Pilihan Ganda) Hubungan Pusat dan Daerah + Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Hubungan Pusat dan Daerah

1. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
a. Pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
b. Kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
c. Hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat

2. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
a. Pembuatan pedoman, norma dan standar
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
c. Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
d. Penegakan norma dan standar yang telah disepakati

3. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
a. Urusan pusat
b. Urusan daerah
c. Kewenangan pangkal
d. Isi otonomi daerah

4. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
a. Setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
c. Persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
d. Urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah

5. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
a. Sekretariat daerah
b. Lembaga teknis daerah
c. Badan atau kantor
d. Dinas daerah

6. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
a. Membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
b. Membiayai penyediaan pelayanan umum
c. Memperbaiki infrastruktur perekonomian
d. Menutup kekurangan arus kas

7. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
a. Satu pintu
b. Satu atap
c. Fungsional
d. Terpusat

8. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
a. Rencana kerja pemerintah daerah
b. Kebijakan umum anggaran daerah
c. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
a. Menteri dalam negeri
b. Gubernur
c. Bupati/walikota
d. Camat

10. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan

11. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
a. By origin
b. By formula
c. By percentage
d. Money follow function

12. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
a. Pajak kendaraan tidak bermotor
b. Pajak kendaraan bermotor
c. Pajak perorangan
d. Landrente

13. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
a. Jalan
b. Pembangunan
c. Kekayaan
d. Kendaraan bermotor

Jawaban:

1. d. Aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
2. b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
3. c. Kewenangan pangkal
4. b. Urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
5. a. Sekretariat daerah
6. d. Menutup kekurangan arus kas
7. a. Satu pintu
8. d. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
9. c. Bupati/walikota
10. c. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
11. a. By origin
12. a. Pajak kendaraan tidak bermotor
13. d. Kendaraan bermotor

Share :