Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal (Pilihan Ganda) Kebijakan Publik dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik diartikan sebagai....
a. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
b. Semua tindakan negara
c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
d. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

Jawaban:
c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang


2. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
b. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
c. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
d. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

Jawaban:
a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang


3. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
a. Organisasi non pemerintah
b. Partai politik
c. Pejabat atau badan yang berwenang
d. Rakyat langsung

Jawaban:
c. Pejabat atau badan yang berwenang


4. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…
a. Liberal
b. Mandiri terlaksana (self-executing)
c. Redistributif
d. Regulator

Jawaban:
b. Mandiri terlaksana (self-executing)


5. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
a. Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
c. Banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
d. Pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer

Jawaban:
b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.


6. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah ”wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...
a. Ekspresionistis
b. Impresionistis
c. Mengasumsikan opini publik
d. Persepsional

Jawaban:
b. Impresionistis


7. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
a. Daya guna
b. Objektivitas
c. Relevansi
d. Validitas

Jawaban:
c. Relevansi


8. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
a. Biaya tidak langsung (indirect cost)
b. Eksternalitas positif
c. Limbah kebijakan (spillover effects)
d. Tidak diharapkan (unintended consequences)

Jawaban:
c. Limbah kebijakan (spillover effects)


9. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
a. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
b. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
d. Suatu pemecahan masalah tertentu

Jawaban:
c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai


10. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
a. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
b. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
c. Semua harta negara
d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

Jawaban:
d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya


11. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
a. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
b. Menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
c. Mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik

Jawaban:
d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik


12. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
a. Biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
b. Fisibitas politik (political feasibility)
c. Pelaku kebijakan (political subject)
d. Penilai kebijakan (political assessor

Jawaban:
b. Fisibitas politik (political feasibility)