25 Soal (Pilihan Ganda) Otonomi Daerah dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Otonomi Daerah

1. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah .... terhadap kepala daerah
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. independen
E. tidak terdefinisi

Jawaban:  
A. sejajar

2. Hubungan wewenang anatar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
A. keberagaman daerah
B. kaidah agama
C. mayoritas penduduk
D. pendidikan
E. sosial kebudayaan

Jawaban:  
A. keberagaman daerah

3. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang no 32 tahun 2004 adalah
A. keinginan pemerintah pusat
B. potensi daerah
C. kemampuan ekonomi
D. luas wilayah
E. jumlah penduduk

Jawaban:  
A. keinginan pemerintah pusat

4. Pembuatan perda (peraturan daerah) sebagai salah satu penerapan otomoni daerah dalam segi
A. efektif
B. kebebasan
C. keterbukaan
D. partisipasi
E. hukum

Jawaban:  
B. kebebasan

5. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti
A. penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
B. penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
C. penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
D. penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan

Jawaban:  
E. penyelenggaraan pemerintahan harus transparan

6. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu
A. asas proposionalistas
B. asas kepastian hukum
C. asas kepentingan umum
D. asas profesionalitas
E. asas akuntabilitas

Jawaban:  
B. asas kepastian hukum

7. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam UUD 1945 pasal
A. pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
E. pasal 5

Jawaban:  
B. pasal 2

8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dan membuat peraturan daerah merupakan tugas dari
A. BPD
B. Walikota
C. Bupati
D. Kepala Desa
E. Sekdes

Jawaban:  
D. Kepala Desa

9. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintah pusat kecuali
A. moneter fiskal
B. hukum
C. pertahanan
D. politik luar negeri
E. pembuatan perda

Jawaban:  
E. pembuatan perda

10. Desentralisasi yang bertujuan agar daerah dapat lebih menggali sumber dana dari daerah tersebut dinamakan
A. desentralisasi fiskal
B. desentralisasi politik
C. desentralisasi administrasi
D. desentralisasi ekonomi
E. desentralisasi pasar

Jawaban:
A. desentralisasi fiskal

11. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4) susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang pemerintah daerah
Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatas yang tidak sesuai dengan pasal 22C UUD 1945 adalah nomor
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4
E. 1 dan 3

Jawaban:  
B. 2 dan 3

12. Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, kecuali
A. retribusi
B. pajak daerah
C. laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya
D. lain-lain PAD yang sah
E. dana perimbangan

Jawaban:  
E. dana perimbangan

13. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini, kecuali
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
B. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI
C. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
D. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal otonominya
E. prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY Aceh, otonomi khusus Papua)

Jawaban:  
A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama

14. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang merupakan isi dari.... UUD 1945
A. Pasal 12 ayat (2)
B. Pasal 14 ayat (1)
C. Pasal 12 ayat (2)
D. Pasal 18 ayat (1)
E. Pasal 20 ayat (2)

Jawaban:  
D. Pasal 18 ayat (1)

15. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui
A. instruksi presiden
B. pemilu
C. pemilihan oleh DPRD
D. pemilihan oleh parpol
E. organisasi masyarakat setempat

Jawaban:  
B. pemilu

16. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung dan telah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal
A. pertahanan, keamanan, ideologi, politik LN, wawasan nusantara, dan agama
B. pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik LN, pendidikan, dan agama
C. pertahanan, keamanan, moneter, politik bebas-aktif, pendidikan, dan agama
D. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN dan pendidikan agama
E. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan dan agama

Jawaban:  
E. pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan dan agama

17. Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali
A. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik
B. keadilan nasional
C. pemerataan wilayah daerah
D. mendorong pemberdayaan masyarakat
E. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan

Jawaban:  
E. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan

18. Prinsip otonomi ..... adalah prinsip dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah
A. nyata
B. administratif
C. konkuren
D. bertanggung jawab
E. seluas - luasnya

Jawaban:  
A. nyata

19. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu merupakan pengertian dari
A. desentralisasi politik
B. desentralisasi khusus
C. desentralisasi terpadu
D. desentralisasi fungsional
E. desentralisasi kebudayaan

Jawaban:  
D. desentralisasi fungsional

20. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu fungsi
A. pengayaan
B. pengaturan
C. layanan
D. sosial
E. pemberdayaan

Jawaban:  
E. pemberdayaan

21. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada penjabatnya di dearah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali
A. pembantuan
B. perencanaan
C. pelaksanaan
D. pembiayaan
E. perangkat pelaksanaan

Jawaban:  
A. pembantuan

22. Konsep demokrasi politik yang mencerminkan pembebasan atau pelepasan fungs-fungsi oleh pemerintahan pusat dan menciptakan unit-unit baru pemerintahan di luar kontrol wewenang pusat merupakan pengertian dari
A. demokrasi
B. desentralisasi
C. dekonsentrasi
D. devolusi
E. delegasi

Jawaban:  
D. devolusi

23. Perhatikan contoh berikut!
1) pemilihan kepala daerah melalui Pilkada
2) penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi
3) pembuatan kebijakan oleh DPRD
4) pelaksanaan pemilihan umum
5) pelatihan kerja bagi calon TKI oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Dearah
Contoh dari pelaksanaan asas dekonsentrasi ditunjukkan oleh nomor
A. 1 & 2
B. 2 & 5
C. 3 & 4
D. 1 & 4
E. 2 & 4

Jawaban:  
B. 2 & 5

24. Penyerahan urusan atau tugas kewenangan dari pusat kepada kepala daerah yang didasarkan pada faktor nyata daerah tersebut, kebutuhan dan kemampuan dari daerah atau pemerintah pusat, serta pertumbugan masyarakat yang terjadi di daerah merupakan bentuk sistem
A. otonomi formal
B. otonomi riil
C. otonomi material
D. desentralisasi formal
E. desentralisasi riil

Jawaban:  
B. otonomi riil

25. Pandangan yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah
A. paradigma pembangunan nasional
B. garis-garis besar haluan negara
C. ketahanan nasional
D. wawasan nusantara
E. geopolitik

Jawaban:  
D. wawasan nusantara

Share :