Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal (Pilihan Ganda) Otonomi Daerah dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Otonomi Daerah


1. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
A. Negara
B. Lembaga
C. Undang-undang
D. Pemda

Jawaban:
A. Negara


2. Prinsip otonomi Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya secara nyata atau ada adalah
A. Otonomi yang nyata
B. Otonomi yang luas
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Otonomi fisikal

Jawaban:
A. Otonomi yang nyata


3. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah
A. Otonomi yang nyata
B. Otonomi yang luas
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Otonomi fisikal

Jawaban:
B. Otonomi yang luas


4. Prinsip otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat adalah
A. Otonomi yang nyata
B. Otonomi yang luas
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Otonomi fisikal

Jawaban:
C. Otonomi yang bertanggung jawab


5. Berikut azas-azas otonomi daerah, kecuali
A. Desentralisasi.
B. Defiltrasi
C. Dekonsentrasi.
D. Tugas pembantuan.

Jawaban:
B. Defiltrasi


6. Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....
A. Otonomi yang luas
B. Otonomi yang terbatas
C. Otonomi nyata
D. Otonomi yang bertanggung jawab

Jawaban:
B. Otonomi yang terbatas


7. Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....
A. Pemerintah pusat ke daerah
B. Pemerintah daerah ke pusat
C. Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
D. Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi

Jawaban:  
A. Pemerintah pusat ke daerah


8. Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah adalah ....
A. UU no 22 tahun 1999
B. UU no 12 tahun 2003
C. UU no 32 tahun 2004
D. UU no 12 tahun 2006

Jawaban:  
C. UU no 32 tahun 2004


9. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi adalah ....
A. Presiden
B. Gubernur
C. Walikota
D. Bupati

Jawaban:  
B. Gubernur


10. Di bawah ini yang bukan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah ....
A. Politik luar negeri
B. Pertahanan
C. Agama
D. Memungut pajak daerah

Jawaban:  
D. Memungut pajak daerah


11. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur perangkat daerah adalah ....
A. Sekretariat daerah
B. Lembaga dinas daerah
C. Kecamatan
D. MPR

Jawaban:  
D. MPR


12. Di bawah ini yang merupakan kebijakan pemerintah daerah adalah ....
A. Peraturan daerah
B. UUD 1945
C. Perpu
D. Peraturan presiden

Jawaban:  
A. Peraturan daerah


13. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ....
A. Asas desentralisasi
B. Asas Dekonsentrasi
C. Asas tugas pembantuan
D. Asas akuntabilitas

Jawaban:  
D. Asas akuntabilitas