Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal (Pilihan Ganda) Sistem Pemerintahan Indonesia dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia


1. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
a. Adil dan proporsional
b. Selaras, serasi, dan seimbang
c. Profesional, efektif dan efisien
d. Aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif

Jawaban:
b. Selaras, serasi, dan seimbang


2. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
a. Efektivitas
b. Proporsional
c. Fungsional
d. Fleksibelitas

Jawaban:
c. Fungsional


3. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
a. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
b. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
c. DPD dan seluruh anggota DPR
d. DPD dan seluruh anggota BPK

Jawaban:
c. DPD dan seluruh anggota DPR


4. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
b. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
c. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
d. Mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat

Jawaban:
a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar


5. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
a. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
c. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
d. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet

Jawaban:
b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya


6. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
a. Uji konstitusi
b. Uji materi UU
c. Pengesahan UU
d. Pelaksanaan UU

Jawaban:
b. Uji materi UU


7. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
a. Negara kesatuan
b. Negara serikat
c. Otonomi negara-negara
d. Serikat negara-negara

Jawaban:
d. Serikat negara-negara


8. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teori
a. Kekuatan
b. Keturunan
c. Organis
d. Daluarsa

Jawaban:
a. Kekuatan


9. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang
a. Berdampak luas terhadap masyarakat
b. Dapat dilaksanakan bersama
c. Terkait dengan kekhasan daerah
d. Berkaitan dengan pelayanan dasar

Jawaban:
a. Berdampak luas terhadap masyarakat


10. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan
a. Presidensial
b. Parlementer
c. Campuran
d. Kesatuan

Jawaban:
a. Presidensial


11. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
a. Kemudi
b. Kerangka
c. Rumah
d. Pola

Jawaban:
a. Kemudi


12. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
a. Fisik
b. Geografi
c. Demografi
d. Struktur

Jawaban:
c. Demografi


13. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
a. Pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
b. Kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
c. Kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
d. Kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri

Jawaban:
c. Kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan