14 Soal (Pilihan Ganda) Pengantar Ilmu Politik dan Jawaban
Contoh Soal Pilgan Tentang Pengantar Ilmu Politik

1. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....
a. Tradisional, nasionalis, dan informal
b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. Karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. Legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal
a. Tradisional, nasionalis, dan informal
b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. Karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. Legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal
Jawaban:
b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
b. Tradisional, karismatik, dan legal rasional
2. Konsep sistem politik sering digunakan oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. Analisa politik negara
b. Klasifikasi negara
c. Batas negara
d. Memilih pemerintahan
a. Analisa politik negara
b. Klasifikasi negara
c. Batas negara
d. Memilih pemerintahan
Jawaban:
a. Analisa politik negara
a. Analisa politik negara
3. Pendekatan institusionalisme baru melihat institusi politik sebagai....
a. Aturan permainan
b. Aktor politik
c. Oganisasi politik
d. Organisasi masyarakat
a. Aturan permainan
b. Aktor politik
c. Oganisasi politik
d. Organisasi masyarakat
Jawaban:
a. Aturan permainan
a. Aturan permainan
4. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. Kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka
c. Kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan
a. Kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka
c. Kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan
Jawaban:
b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka
b. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka
5. Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara….
a. Ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
c. Tidak mengutamakan kebaikan bersama
d. Semata-mata dimotivasi oleh self-interest
a. Ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
c. Tidak mengutamakan kebaikan bersama
d. Semata-mata dimotivasi oleh self-interest
Jawaban:
b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
b. Tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
6. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
a. Tidak memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
b. Berorientasi pada profit
c. Tidak tergantung pada pemerintah
d. Terlalu bergantung sama pemerintah
a. Tidak memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
b. Berorientasi pada profit
c. Tidak tergantung pada pemerintah
d. Terlalu bergantung sama pemerintah
Jawaban:
c. Tidak tergantung pada pemerintah
c. Tidak tergantung pada pemerintah
7. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
a. Amerika Serikat
b. Indonesia
c. Malaysia
d. India
a. Amerika Serikat
b. Indonesia
c. Malaysia
d. India
Jawaban:
a. Amerika Serikat
a. Amerika Serikat
8. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan ….
a. Kepres
b. Politik
c. Khusus
d. Menteri
a. Kepres
b. Politik
c. Khusus
d. Menteri
Jawaban:
b. Politik
b. Politik
9. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain ….
a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
b. Penyederhanaan partai dengan munculnya 10 partai besar pemenang pemilu
c. Koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
d. Perolehan suara yang seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
b. Penyederhanaan partai dengan munculnya 10 partai besar pemenang pemilu
c. Koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
d. Perolehan suara yang seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
Jawaban:
a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
a. Perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
10. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. Para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
d. Tanggung jawab politik berada di tangan presiden
a. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. Para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
d. Tanggung jawab politik berada di tangan presiden
Jawaban:
c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
c. Tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
11. Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. Kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. Kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
a. Kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. Kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
Jawaban:
c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
c. Kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
12. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. Rakyat
d. DPD
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. Rakyat
d. DPD
Jawaban:
b. Presiden
b. Presiden
13. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
b. Titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. Pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
d. Biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
b. Titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. Pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
d. Biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawaban:
a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
a. Kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
14. Menurut John Locke, badan pembuat undang-undang sebagai mekanisme pembahas kekuasaan raja adalah....
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Federatif
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Federatif
Jawaban:
b. Legislatif
b. Legislatif