Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

15 Soal (Pilihan Ganda) Ekonomi Pemerintahan dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Ekonomi Pemerintahan

1. Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidy diwujudkan dalam bentuk ....
A. pengoperasian usaha dan jasa yang dijual kepada konsumen, misalnya PDAM, PLN, dsb
B. pengaturan pemerintah untuk memengaruhi swasta
C. pemberian bantuan kepada pihak yang mempunyai barang publik tertentu, misalnya sekolah
D. penyediaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, misalnya jalan, irigasi, dsb

Jawaban:
C. pemberian bantuan kepada pihak yang mempunyai barang publik tertentu, misalnya sekolah


2. Menurut pasal 1 1 ayat 5 UU No. 17 T ahun 2003, salah satu rincian belanja negara menurut fungsi adalah ....
A. bunga
B. bantuan sosial
C. pelayanan umum
D. susunan kementerian negara

Jawaban:
C. pelayanan umum


3. Penerapan pengelolaan keuangan negara yang semula menganut cash basis pada era orde baru menjadi acrual basis pada era reformasi diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan cash basis yang cenderung.....
A. sulit mengukur berapa uang yang digunakan untuk membiayai sebuah kegiatan
B. sulit mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan
C. tidak mampu melihat surplus atau defisit anggaran
D. tidak dapat mengukur berapa biaya rutin dan berapa biaya pembangunan

Jawaban:
B. sulit mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan


4. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain proses penyusunan anggaran dari yang berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya menjadi penyusunan anggaran yang berorientasi pada ....
A. Kemandirian dan kejujuran
B. Disiplin anggaran dan pembukuan keuangan
C. Pencapaian hasil untuk kepentingan publik
D. Berimbang dan dinamis

Jawaban:
C. Pencapaian hasil untuk kepentingan publik


5. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunan perencanaan anggara daerah adalah sejalan dengan prinsip good governance, yaitu ....
A. Transparansi
B. Penegakan hukum
C. Akuntabilitas
D. Partisipasi

Jawaban:
D. Partisipasi


6. Policy accountability pada dasarnya adalah akuntabilitas yang dilakukan terkait dengan ....
A. Penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
B. Kepada siapa organisasi harus mempertanggungjawabkan tindakannya
C. Pihak-pihak yang mempertanggungjawabkan penggunaan uang publik
D. Pemilihan kebijakan dari berbagai alternatif yang ada

Jawaban:
D. Pemilihan kebijakan dari berbagai alternatif yang ada


7. Laporan pertanggungjawaban pemerintah harus dilaksanakan secara tertulis, artinya ....
A. Laporan harus disusun setiap tahun
B. Laporan harus disampaikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditelusuri
C. Laporan harus disampaikan atas nama lembaga
D. Laporan harus ditandatangani pejabat yang berwenang

Jawaban:
B. Laporan harus disampaikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditelusuri


8. Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan sistemik melihat pada ....
A. Sebagian aktivitas pemerintah dan dampaknya terhadap kesetiaan PN
B. Keseluruhan aktivitas pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat
C. Aktivitas PNS dan partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan
D. Keseluruhan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah beserta efektivitasnya

Jawaban:
B. Keseluruhan aktivitas pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat


9. Untuk meningkatkan akurasi pegukuran kinerja, organisasi pemerintahan dapat membandingkan proses kegiatannya dengan kantor yang berbeda. Metode ini disebut
A. Benchmarking
B. Banding
C. Advertising
D. Computing

Jawaban:
A. Benchmarking


10. Ditinjau dari sisi pandangan finansial organisasi dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu....
A. Tahap pertumbuhan, bertahan, dan menuai
B. Tahap pengenalan, pemasaran, dan booming
C. Tahap awal, menengah, dan akhir
D. Tahap inovasi, operasi, dan puma jual

Jawaban:
A. Tahap pertumbuhan, bertahan, dan menuai


11. Pengertian merkantilisme adalah paham yang memandang ....
A. Negara berhak dan berkewajiban mengatur dan melindungi dunia usaha dengan prinsip
B. Negara berhak menyelenggarakan perekonomian yang sesuai dengan sumber daya alam yang ada
C. Swasta mempunyai hak sepenuhnya dalam menyediakan produk-produk masal
D. Swasta berkewajiban memperhatikan kesejahteraan kaum buruh

Jawaban:
A. Negara berhak dan berkewajiban mengatur dan melindungi dunia usaha dengan prinsip


12. Dalam ekonomi pemerintahan, fungsi distribusi berkaitan dengan ....
A. Pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional
B. Peningkatan pertumbuhan yang merata
C. Peningkatan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan perekonomian masyarakat
D. Penyediaan dan pelayanan barang-barang publik

Jawaban:
A. Pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional


13. Salah satu contoh yang tepat terkait dengan fungsi alokasi dalam ekonomi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah sehubungan dengan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah ....
A. Penyelesaian korupsi kasus Wisma Atlet
B. Penurunan Suku Bunga BI
C. Penambahan peredaran uang di masa Hari Raya Idul Fitri
D. Pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT)

Jawaban:
D. Pemberian Bantuan Tunai Langsung (BL T)


14. Berikut merupakan perwujudan campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi, yaitu ....
A. Pemungutan pajak
B. memberikan desentralisasi kewenangan
C. menyediakan pelatihan yang dibutuhkan
D. menciptakan tempat kerja yang lebih manusiawi

Jawaban:
A. Pemungutan pajak


15. Menurut konsep Reinventing Goverment, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan pegawai di garis terdepan pelayanan publik adalah dengan ....
A. Pemungutan pajak
B. Belanja privat
C. Peraturan keuangan daerah
D. menciptakan tempat kerja yang lebih manusiawi

Jawaban:
D. menciptakan tempat kerja yang lebih manusiawi