Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal (Pilihan Ganda) Ekonomi Pemerintahan dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Ekonomi Pemerintahan


1. Kelemahan dari struktur anggaran komprehensif adalah....
A. memungkinkan adanya penyusutan yang tidak diperkirakan asal-usulnya
B. memungkinkan adanya anggaran tambahan untuk mendukung pengeluaran yang tadinya tidak ada
C. memisahkan secara tajam antara penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan
D. memisahkan secara tajam antara penerimaan dan belanja

2. Tugas pokok pemerintah sebagai a governing process ditandai oleh praktik pemerintahan yang berdasarkan pada ....
A. kesepakatan antara masyarakat dengan pemuka
B. terbangunnya sistem hukum yang kuat dan komprehensif
C. kapasitas kepemimpinan seseorang
D. konsensus antara pemimpin dan masyarakat

3. Kondisi upah yang turun terus menerus yang mengakibatkan ketidakstabilan pasar membutuhkan peran pemerintah yakni dengan cara pemerintah mengeluarkan kebijakan ....
A. penyediaan modal 9adat karya
B. moneter dan fiskal
C. penyediaan lapangan kerja
D. peningkatan keterampilan kerja

4. Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidy diwujudkan dalam bentuk ....
A. pengoperasian usaha dan jasa yang dijual kepada konsumen, misalnya PDAM, PLN, dsb
B. pengaturan pemerintah untuk memengaruhi swasta
C. pemberian bantuan kepada pihak yang mempunyai barang publik tertentu, misalnya sekolah
D. penyediaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, misalnya jalan, irigasi, dsb

5. Menurut pasal 1 1 ayat 5 UU No. 17 T ahun 2003, salah satu rincian belanja negara menurut fungsi adalah ....
A. bunga
B. bantuan sosial
C. pelayanan umum
D. susunan kementerian negara

6. Penerapan pengelolaan keuangan negara yang semula menganut cash basis pada era orde baru menjadi acrual basis pada era reformasi diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan cash basis yang cenderung.....
A. sulit mengukur berapa uang yang digunakan untuk membiayai sebuah kegiatan
B. sulit mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan
C. tidak mampu melihat surplus atau defisit anggaran
D. tidak dapat mengukur berapa biaya rutin dan berapa biaya pembangunan

7. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain proses penyusunan anggaran dari yang berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya menjadi penyusunan anggaran yang berorientasi pada ....
A. Kemandirian dan kejujuran
B. Disiplin anggaran dan pembukuan keuangan
C. Pencapaian hasil untuk kepentingan publik
D. Berimbang dan dinamis

8. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunan perencanaan anggara daerah adalah sejalan dengan prinsip good governance, yaitu ....
A. Transparansi
B. Penegakan hukum
C. Akuntabilitas
D. Partisipasi

9. Policy accountability pada dasarnya adalah akuntabilitas yang dilakukan terkait dengan ....
A. Penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
B. Kepada siapa organisasi harus mempertanggungjawabkan tindakannya
C. Pihak-pihak yang mempertanggungjawabkan penggunaan uang publik
D. Pemilihan kebijakan dari berbagai alternatif yang ada

10. Laporan pertanggungjawaban pemerintah harus dilaksanakan secara tertulis, artinya ....
A. Laporan harus disusun setiap tahun
B. Laporan harus disampaikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditelusuri
C. Laporan harus disampaikan atas nama lembaga
D. Laporan harus ditandatangani pejabat yang berwenang

11. Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan sistemik melihat pada ....
A. Sebagian aktivitas pemerintah dan dampaknya terhadap kesetiaan PN
B. Keseluruhan aktivitas pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat
C. Aktivitas PNS dan partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan
D. Keseluruhan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah beserta efektivitasnya

Kunci Jawaban:


1. B. memungkinkan adanya anggaran tambahan untuk mendukung pengeluaran yang tadinya tidak ada
2. D. konsensus antara pemimpin dan masyarakat
3. B. moneter dan fiskal
4. C. pemberian bantuan kepada pihak yang mempunyai barang publik tertentu, misalnya sekolah
5. C. pelayanan umum
6. B. sulit mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan
7. C. Pencapaian hasil untuk kepentingan publik
8. D. Partisipasi
9. D. Pemilihan kebijakan dari berbagai alternatif yang ada
10. B. Laporan harus disampaikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditelusuri
11. B. Keseluruhan aktivitas pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat