16 Soal Administrasi Pemerintahan Desa Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Administrasi Pemerintahan Desa
1. Teori kepemimpinan yang berpijak pada pemahaman bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila yang bersangkutan memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang diperolehnya sejak lahir maupun karena memiliki garis keturunan dari orangtuanya yang pemimpin, tergolong teori ....
A. Genetika
B. Sosial
C. Politik
D. Eklektik
Jawaban:
A. Genetika
2. Dasar hukum pemilihan kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 203 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, juncto Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 PP Nomor 72 Tahun 2005, ditentukan melalui ....
A. Pengangkatan
B. Pemilihan Iangsung dengan suara terbanyak
C. Penunjukan
D. Keturunan
Jawaban:
B. Pemilihan Iangsung dengan suara terbanyak
3. Mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik, mengikuti mekanisme pengisiannya. Oleh karena itu apabila mekanisme pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan, maka kepala desa tersebut bertanggung jawab kepada ....
A. Pejabat yang berwenang mengangkatnya
B. Pemilihnya
C. Garis keturunannya
D. Partainya
Jawaban:
B. Pemilihnya
4. Berikut ini yang termasuk definisi organisasi yang telah diinventarisir oleh Robbins yaitu organisasi sebagai, kecuali ....
A. Sebuah sistem politik
B. Sistem perkumpulan
C. Alat untuk mendominasi
D. Unit pengolah informasi
Jawaban:
B. Sistem perkumpulan
5. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo ciri-ciri masyarakat hukum adat yang otonom yaitu, kecuali ...
A. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri
B. Berhak atas tanahnya sendiri
C. Berhak bertindak sewenang-wenang
D. Berhak untuk memungut pajak sendiri
Jawaban:
C. Berhak bertindak sewenang-wenang
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatur kewenangan Desa secara berbeda dengan berbagai UU sebelumnya. Pada Pasal 7 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa di antaranya mencakup, kecuali
A. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
C. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Urusan pemerintahan tidak mengikuti aturan pusat
Jawaban:
D. Urusan pemerintahan tidak mengikuti aturan pusat
7. Di bawah ini yang merupakan unsur-unsur pemerintah desa ....
A. Sekretariat desa
B. DPR
C. Partai
D. Camat
Jawaban:
A. Sekretariat desa
8. Berikut ini yang termasuk kedalam lampiran laporan pertanggung jawaban keuangan desa, antara lain, kecuali
A. Laporan anggaran kecamatan
B. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
C. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
D. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
Jawaban:
A. Laporan anggaran kecamatan
9. Logistik pemerintah desa pada umumnya masih dikelola dengan sangat sederhana. Kesederhanaan itu terlihat dalam konsep pengelolaannya yang ...
A. Seperti pada sebuah kantor kecamatan
B. Merencanakan kebutuhan logistik untuk satu tahun saja
C. Menekankan pada perencanaan jangka panjang.
D. Proyek-proyek jalan utama
Jawaban:
B. Merencanakan kebutuhan logistik untuk satu tahun saja
10. Berikut ini yang tidak termasuk dalam " Kekayaan Desa"adalah....
A. Bangunan desa
B. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
C. Pasar desa
D. Pajak APBD
Jawaban:
D. Pajak APBD
11. Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan berperan sebagai ....
A. Memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah
B. Sistem Percepatan informasi
C. Pengukur kinerja pemerintah
D. Memangkas anggaran
Jawaban:
A. Memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah
12. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat dibuktikan dengan adanya `penerimaan', untuk dimulainya pemerintahan oleh yang diperintah, berupa ....
A. Wewenang.
B. Undang-undang
C. Kekuasaan
D. Legitimasi
Jawaban:
A. Wewenang.
13. Upaya mengatasi terjadinya ketidaktegasan dalam menjalankan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan manajemen logistik dan kekayaan desa dilakukan dengan cara ....
A. Melakukan pengawasan
B. Memberi reward dan punishment
C. Membuat Standar Operation Procedure
D. Memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk memberikan sanksi
Jawaban:
C. Membuat Standar Operation Procedure
14. Pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian terhadap laporan dan pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, maupun pengawasan masyarakat
A. Pengawasan langsung
B. Pengawasan tidak langsung
C. Pengawasan melekat
D. Pengawasan represif
Jawaban:
B. Pengawasan tidak langsung
15. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, merupakan kewajiban dari ....
A. Pemerintah kabupaten/kota
B. Kecamatan
C. DPD
D. DPRD
Jawaban:
A. Pemerintah kabupaten/kota
16. Di dalam melaksanakan mekanisme pengawasan, agar dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan ....
A. Metode
B. Waktu
C. Tolak ukur
D. Kriteria
Jawaban:
C. Tolak ukur