15 Soal (Essay) Etika Administrasi Pemerintahan Beserta Jawaban
Kumpulan Soal (Uraian) Materi Etika Administrasi Pemerintahan
1. Jelaskan tentang prinsip nilai etika administrasi negara !
Jawaban:
Prinsip nilai etika administrasi negara
Etika menurut Bertens (1977) adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat.
2. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksananakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah?
Jawaban:
Tugas dan kewenangannya antara lain:
1). Efisiensi, artinya tidak boros. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien
2). Membedakan milik pribadi dengan milik kantor, artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi
3). Impersonal, maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara formal, maksudnya hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa yang salah harus diberi sanksi dan yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan
4). Merytal system, nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman (experience), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bukan spoil system (adalah sebaliknya)
5). Responsible, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
6). Accountable, nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat obyektif sebab birokrasi dikatakan akuntable bilamana mereka dinilai obyektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal dan mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (pelayanan publik yang professional dan dapat memberikan kepuasan publik
7). Responsiveness, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda – nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.
3. Apa yang dimaksud dengan administrasi pada umumnya?
Jawaban:
Administrasi pada umumnya
Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
4. Apa yang dimaksud dengan etika administrasi pemerintahan bersifat normatif?
Jawaban:
Etika administrasi pemerintahan bersifat normatif
Etika administrasi pemerintahan bersifat normatif dalam arti berusaha menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap administrator dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan jabatannya.
5. Apakah ada perbedaan filsafati yang penting di antara etika dan moralitas? Mengapa demikian?
Jawaban:
Perbedaan filsafati yang penting di antara etika dan moralitas
Tidak ada perbedaan filsafati yang penting di antara etika dan moralitas. Keduanya menunjuk pada asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia.
6. Apa yang dimaksud dengan moralitas?
Jawaban:
Moralitas
Moralitas adalah suatu himpunan formal dari ide-ide tentang perbuatan yang benar dan salah dari manusia dalam kehidupan masyarakat.
7. Bagaimanakah dapat tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram?
Jawaban:
Kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram
Sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram dapat tercipta kalau semua warga masyarakat mempelajari etika umum, memahaminya, dan menerapkan perbuatan yang benar atau menghindarkan perbuatan yang salah dan sikap pribadi yang baik atau meniadakan sikap pribadi yang buruk.
8. Apa itu etika administrasi pemerintahan ?
Jawaban:
Etika administrasi pemerintahan
Etika administrasi pemerintahan merupakan penerapan studi filsafat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Etika ini merupakan bidang pengetahuan tentang ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menjalankan tindakan jabatannya. Bidang pengetahuan ini diharapkan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap petugas guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat.
9. Mengapa etika umum dan etika administrasi pemerintahan penting bagi kehidupan masyarakat?
Jawaban:
Etika umum dan etika administrasi pemerintahan membahas kebaikan, tindakan etis, dan kelakuan moral dari manusia yang memerangi berbagai penyakit keburukan yang sedang menghinggapi kehidupan masyarakat.
10. Bagaimana seorang pejabat pemerintahan dapat menghindari konflik kepentingan?
Jawaban:
Seorang pejabat pemerintahan dapat menghindari konflik kepentingan dengan melakukan pengungkapan yang jujur tentang kepentingan pribadi atau kelompoknya, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
11. Apa dampak dari ketidakjujuran dalam administrasi pemerintahan?
Jawaban:
Ketidakjujuran dalam administrasi pemerintahan dapat merusak kepercayaan publik, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.
12. Mengapa integritas sangat penting dalam administrasi pemerintahan?
Jawaban:
Integritas adalah kualitas moral yang mencerminkan kejujuran, kejujuran, dan ketepatan dalam perilaku dan tindakan. Integritas sangat penting dalam administrasi pemerintahan karena merupakan dasar dari kepercayaan publik. Ketika pejabat pemerintahan bertindak dengan integritas, mereka mempertahankan standar moral tinggi, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan melakukan tugas-tugas mereka dengan kejujuran dan tanggung jawab. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan adil.
13. Apa yang dimaksud dengan nepotisme dalam administrasi pemerintahan?
Jawaban:
Nepotisme adalah praktik memberikan preferensi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat dalam proses pengambilan keputusan atau penempatan posisi dalam administrasi pemerintahan. Praktik ini melibatkan penempatan orang-orang terdekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang sesuai untuk posisi tersebut. Nepotisme melanggar prinsip-prinsip meritokrasi dan dapat merusak integritas dan efisiensi administrasi pemerintahan.
14. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam administrasi pemerintahan?
Jawaban:
Konflik kepentingan dalam administrasi pemerintahan terjadi ketika seorang pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan publik yang seharusnya mereka layani. Konflik kepentingan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pengambilan keputusan yang tidak adil, dan ketidaknetralan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Penting bagi pejabat pemerintahan untuk menghindari dan mengungkapkan konflik kepentingan mereka untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
15. Mengapa prinsip transparansi penting dalam administrasi pemerintahan?
Jawaban:
Transparansi adalah prinsip penting dalam administrasi pemerintahan karena melibatkan pengungkapan informasi yang jujur dan terbuka kepada publik. Dengan transparansi, pemerintah memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang keputusan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya publik. Hal ini memungkinkan partisipasi publik, pengawasan yang lebih baik, dan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempromosikan akuntabilitas.